Bpdmulyasari > Berita & Sistem Pemerintah

Candi Borobudur, salah satu keajaiban dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, terus berbenah untuk menjadi destinasi wisata yang ramah bagi semua kalangan. Salah satu inovasi terbaru yang menjadi perhatian publik adalah pemasangan stairlift, sebuah alat bantu naik-turun tangga, yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan lansia. Pemasangan stairlift ini memunculkan berbagai reaksi, namun di balik kontroversinya, ada sejumlah fakta penting yang patut diketahui.

1. Bertujuan untuk Aksesibilitas

Stairlift Borobudur dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah dan pengelola situs dalam mewujudkan pariwisata inklusif. Candi Borobudur memiliki struktur bertingkat dengan ratusan anak tangga yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas, orang tua, atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Stairlift menjadi solusi agar semua pengunjung bisa menikmati keindahan dan nilai sejarah candi ini tanpa hambatan fisik.

2. Lokasi dan Penempatan Strategis

Stairlift tidak dipasang sembarangan. Alat ini ditempatkan di jalur yang tidak mengganggu struktur utama candi maupun arus kunjungan wisatawan. Penempatan dilakukan berdasarkan kajian teknis dan konservasi agar tetap menjaga kelestarian situs warisan budaya UNESCO ini.

3. Menggunakan Teknologi Modern

Stairlift yang digunakan di Borobudur adalah hasil adaptasi teknologi modern yang banyak dipakai di museum dan situs sejarah dunia. Alat ini beroperasi secara elektrik dan dilengkapi sistem keamanan seperti sabuk pengaman, pegangan, serta pengaturan kecepatan yang stabil. Materialnya pun dirancang agar tidak merusak batu-batu asli candi.

4. Tidak Merusak Struktur Candi

Salah satu kekhawatiran publik adalah potensi kerusakan terhadap struktur bangunan candi. Namun, pengelola memastikan bahwa pemasangan stairlift dilakukan dengan metode non-invasif, tanpa membongkar atau mengebor struktur asli. Semua pemasangan dilakukan di area tambahan atau jalur khusus yang telah disesuaikan.

5. Mendapat Dukungan dari UNESCO dan Komunitas Disabilitas

Pihak Balai Konservasi Borobudur menyatakan bahwa proyek stairlift ini telah mendapat konsultasi dengan UNESCO dan mendapat tanggapan rajazeus positif, selama tidak melanggar prinsip konservasi. Selain itu, komunitas penyandang disabilitas menyambut baik upaya ini karena menunjukkan inklusi dan perhatian terhadap hak-hak mereka dalam menikmati warisan budaya bangsa.

6. Bagian dari Transformasi Borobudur sebagai Destinasi Ramah Wisatawan

Stairlift merupakan salah satu bagian dari program besar penataan kawasan Borobudur oleh pemerintah. Selain peningkatan fasilitas transportasi, taman, dan zona penyangga, pengelola juga berkomitmen meningkatkan kualitas pengalaman wisata tanpa mengorbankan nilai-nilai sejarah dan spiritualitas situs tersebut.

Penutup

Pemasangan stairlift di Candi Borobudur mencerminkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan pariwisata inklusif dan berkelanjutan. Meski sempat menuai pro dan kontra, kenyataannya inovasi ini membawa manfaat besar bagi kelompok pengunjung yang selama ini sulit mengakses situs warisan budaya ini. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati, stairlift Borobudur menjadi simbol bahwa keajaiban dunia ini bisa dinikmati oleh siapa saja, tanpa batas.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Gagal Tumbuh 5% Pemerintah Kurang Belanja

Idul Adha atau yang sering disebut Lebaran Haji merupakan salah satu hari besar umat Islam yang sangat dinantikan setiap tahunnya. Perayaan ini identik dengan ibadah kurban dan juga merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Pada tahun 2025, banyak masyarakat mulai bertanya-tanya: kapan tepatnya Idul Adha akan dirayakan? Berikut adalah prediksi tanggal Idul Adha 2025 menurut Pemerintah Indonesia, Muhammadiyah, dan informasi terkait lainnya.

Berdasarkan kalender Hijriah yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), Idul Adha 1446 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025. Prediksi ini mengacu pada estimasi 1 Dzulhijjah 1446 H yang jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Dengan demikian, 10 Dzulhijjah yang merupakan hari raya Idul Adha jatuh sepuluh hari setelahnya.

Namun demikian, tanggal resmi Idul Adha versi pemerintah akan ditentukan melalui sidang isbat yang biasanya diselenggarakan iam-love.co satu hari sebelum memasuki bulan Dzulhijjah, yakni pada Selasa, 27 Mei 2025. Dalam sidang isbat ini, Kemenag akan bekerja sama dengan ormas Islam, ahli astronomi, dan pengamat hilal untuk menentukan apakah hilal sudah terlihat di berbagai titik pemantauan di Indonesia.

Sementara itu, Muhammadiyah, yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam menentukan kalender Hijriah, telah lebih dulu menetapkan bahwa Idul Adha 2025 akan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Hal ini sesuai dengan maklumat resmi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena organisasi ini tidak menggunakan metode rukyat (pengamatan hilal), tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam umumnya sudah ditentukan jauh-jauh hari.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) cenderung mengikuti metode rukyatul hilal seperti pemerintah. Oleh sebab itu, NU belum menetapkan tanggal resmi Idul Adha 2025 dan akan menunggu hasil sidang isbat. Jika hilal terlihat pada 27 Mei 2025, maka Idul Adha akan jatuh pada 6 Juni. Namun jika hilal tidak terlihat dan Dzulqa’dah digenapkan menjadi 30 hari, maka Idul Adha akan mundur sehari, yakni pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Terkait dengan hari libur nasional dan cuti bersama, pemerintah telah menetapkan bahwa Jumat, 6 Juni 2025 akan menjadi hari libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Selain itu, hari Senin, 9 Juni 2025 ditetapkan sebagai cuti bersama, memberikan masyarakat kesempatan untuk menikmati libur panjang selama empat hari berturut-turut, dari Jumat hingga Senin.

Meski masih berupa prediksi, masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri sejak dini menyambut Hari Raya Idul Adha 2025, baik dari segi spiritual, sosial, maupun logistik untuk pelaksanaan kurban. Idul Adha bukan hanya tentang perayaan dan penyembelihan hewan, tetapi juga momentum untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS, serta berbagi kepada sesama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Idul Adha 2025 diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025, baik menurut versi pemerintah maupun Muhammadiyah. Penetapan resminya tetap akan diumumkan menjelang akhir Mei setelah proses rukyat dan sidang isbat oleh Kementerian Agama.

BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Gagal Tumbuh 5% Pemerintah Kurang Belanja

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya tercatat sebesar 4,87% (year-on-year), yang lebih rendah dari yang diharapkan. Angka ini tidak memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh pemerintah, yang menginginkan angka pertumbuhan sekitar 5%. Salah satu alasan utama di balik melambatnya pertumbuhan ekonomi ini adalah kurangnya belanja pemerintah, seperti yang diakui oleh beberapa pejabat penting negara.

Penyebab Melambatnya Ekonomi

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), faktor utama yang menyebabkan ekonomi Indonesia gagal mencapai angka 5% adalah rendahnya tingkat belanja pemerintah. Luhut mengungkapkan bahwa banyak program pemerintah yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penundaan dan perlambatan dalam implementasinya.

Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterlambatan dalam pengalokasian dana untuk proyek-proyek pembangunan dan kegiatan sosial mengurangi daya dorong yang seharusnya dapat dihasilkan dari pengeluaran pemerintah tersebut. Program-program yang melibatkan alokasi dana besar, seperti infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, harusnya bisa lebih cepat dilaksanakan untuk merangsang permintaan domestik dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Fokus pada Percepatan Belanja Negara

Luhut mengakui bahwa salah satu upaya yang harus segera dilakukan adalah percepatan dalam belanja negara. Tanpa langkah ini, akan sulit bagi Indonesia untuk mempertahankan bahkan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sehat, terutama mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Misalnya, ketegangan perdagangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, serta dampak inflasi yang meningkat di beberapa negara besar, turut memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Selain itu, belanja pemerintah juga harus diarahkan pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di daerah juga sangat penting agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Kurangnya Belanja Pemerintah

Kurangnya belanja pemerintah berakibat pada berkurangnya rajazeus slot daya beli masyarakat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tanpa bantuan sosial yang cukup, peningkatan sektor informal, dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, ekonomi akan cenderung stagnan. Perekonomian Indonesia membutuhkan stimulus dari sektor publik yang bisa menggerakkan sektor swasta dan masyarakat untuk kembali berinvestasi dan berbelanja.

Sektor pembangunan infrastruktur yang sempat berjalan lancar, misalnya, harus beradaptasi dengan anggaran yang lebih terbatas, mengakibatkan penundaan atau bahkan pembatalan beberapa proyek besar yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini turut memengaruhi sektor konstruksi yang menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BACA JUGA: Pemilu 2025: Dinamika Politik dan Ancaman Disinformasi

Argentina, sebagai salah satu negara terbesar di Amerika rajazeus link Selatan, memiliki sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan prinsip trias politica: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak transisi dari rezim militer menuju demokrasi pada tahun 1983, Argentina mengalami berbagai pasang surut dalam sistem pemerintahannya. Meski demokrasi telah mengakar, berbagai tantangan seperti korupsi, inflasi, dan polarisasi politik masih membayangi kinerja pemerintahan.

Artikel ini akan mengulas secara lengkap bagaimana struktur pemerintahan Argentina bekerja, siapa saja aktor utama di dalamnya, serta bagaimana kebijakan-kebijakan nasional dijalankan dan tantangan apa saja yang mereka hadapi di masa kini.

Struktur Pemerintahan Argentina

Argentina menganut sistem republik federal demokratis, yang berarti kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan 23 provinsi serta satu distrik ibu kota (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Konstitusi Argentina yang disahkan pada tahun 1853 (dan diamandemen beberapa kali, terakhir pada 1994) menjadi dasar hukum utama yang mengatur kehidupan kenegaraan.

Pemerintah pusat terdiri dari tiga kekuasaan utama:

1. Kekuasaan Eksekutif

Dipimpin oleh Presiden yang berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Argentina dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali satu kali secara berturut-turut.

Presiden memiliki kekuasaan yang cukup luas, termasuk mengangkat menteri, menetapkan kebijakan luar negeri, menjalankan anggaran, dan memveto undang-undang yang disahkan parlemen. Presiden juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Contoh Presiden yang paling terkenal adalah Juan Domingo Perón, yang memimpin dalam tiga periode terpisah, dan Cristina Fernández de Kirchner, yang kemudian menjadi Wakil Presiden di bawah pemerintahan Alberto Fernández (2019–2023).

2. Kekuasaan Legislatif

Legislatif di Argentina berbentuk bikameral, terdiri dari:

• Senado (Senat): 72 anggota, masing-masing provinsi diwakili oleh tiga senator.

• Cámara de Diputados (Dewan Deputi): 257 anggota yang dipilih secara proporsional berdasarkan populasi provinsi.

Kedua kamar ini membahas dan menyetujui undang-undang, mengawasi kekuasaan eksekutif, serta memiliki kekuasaan untuk mengesahkan anggaran nasional.

3. Kekuasaan Yudikatif

Lembaga yudikatif di Argentina dipimpin oleh Mahkamah Agung (Corte Suprema de Justicia) yang terdiri dari lima hakim. Hakim-hakim ini diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Lembaga yudikatif berperan dalam menafsirkan hukum, mengadili perkara konstitusional, dan menjaga supremasi hukum.

Pemerintah Daerah dan Otonomi Provinsi

Sebagai negara federal, setiap provinsi di Argentina memiliki konstitusi sendiri, gubernur, legislatif, dan kekuasaan yudikatif masing-masing. Provinsi juga memiliki hak otonomi dalam pendidikan, kesehatan, keamanan lokal, dan pengelolaan sumber daya.

Ibu kota Buenos Aires memiliki status khusus sebagai distrik otonom dan memiliki walikota serta legislatif lokal yang dipilih secara langsung. Kota ini juga merupakan pusat kekuasaan nasional dan ekonomi Argentina.

Partai Politik dan Sistem Pemilu

Argentina memiliki sistem multipartai yang sangat aktif, namun kekuasaan biasanya didominasi oleh dua kelompok besar:

• Peronisme, yang berakar dari ajaran Juan Perón, kini terwakili dalam koalisi-koalisi seperti Frente de Todos.

• Koalisi tengah-kanan, seperti Juntos por el Cambio, yang mengusung kebijakan liberal dalam ekonomi dan pemerintahan terbuka.

Pemilihan umum di Argentina sangat partisipatif, dan pemilu presiden menggunakan sistem dua putaran (run-off) jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas mutlak pada putaran pertama.

Peran Presiden dan Dinamika Pemerintahan

Dalam sistem Argentina, presiden memiliki peran sangat sentral, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kuat di antara negara-negara demokrasi. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk kemampuan mengatur melalui dekrit (Decretos de Necesidad y Urgencia), yang sering digunakan dalam situasi darurat ekonomi.

Namun, sistem ini juga mengandung risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah politik Argentina, ada banyak kasus ketegangan antara presiden dan lembaga legislatif, serta upaya sentralisasi kekuasaan.

Tantangan Utama Pemerintahan Argentina

1. Krisis Ekonomi dan Inflasi

Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah Argentina adalah stabilitas ekonomi. Negara ini sering mengalami hiperinflasi, utang luar negeri yang tinggi, dan fluktuasi nilai mata uang. Kebijakan fiskal dan moneter sering menjadi topik perdebatan politik nasional.

2. Korupsi dan Ketidakpercayaan Publik

Korupsi menjadi isu yang membayangi banyak pemerintahan Argentina. Sejumlah tokoh politik terkenal, termasuk mantan presiden, pernah menghadapi tuduhan korupsi. Hal ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

3. Polarisasi Politik

Argentina mengalami polarisasi ideologis yang tajam, terutama antara kubu kiri (populis) dan kanan (neoliberal). Polarisasi ini mempersulit kompromi di parlemen dan memperlambat reformasi penting, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan kesehatan.

4. Ketimpangan Sosial dan Regional

Meski kaya sumber daya alam, Argentina menghadapi ketimpangan pembangunan antara wilayah utara yang lebih miskin dan wilayah selatan atau metropolitan yang lebih makmur. Pemerintah pusat sering dituntut untuk memperhatikan keadilan fiskal dan distribusi anggaran.

Kesimpulan: Masa Depan Pemerintahan Argentina

BACA JUGA: Pemilu 2025: Dinamika Politik dan Ancaman Disinformasi

Pemerintahan Argentina adalah sistem yang kompleks, penuh sejarah, dan terus berkembang di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang tidak ringan. Dengan sistem demokrasi yang relatif mapan dan partisipasi politik yang tinggi, Argentina memiliki potensi untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Namun, untuk mencapainya, dibutuhkan reformasi yang berani, transparansi pemerintahan, serta komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan supremasi hukum. Masa depan Argentina sangat bergantung pada bagaimana pemerintahannya merespons dinamika zaman dengan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2025 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di tengah harapan akan perubahan dan perbaikan, pemilu kali ini juga menghadapi tantangan serius: disinformasi yang masif, polarisasi politik, dan ketidakpercayaan terhadap institusi.

Era digital membuat arus informasi begitu cepat, tetapi juga membawa risiko penyebaran berita palsu, manipulasi opini publik, dan serangan terhadap integritas proses demokrasi. Bagaimana dinamika politik menjelang Pemilu 2025, dan bagaimana bangsa ini dapat bertahan dari ancaman disinformasi?

🔄 Dinamika Politik: Fragmentasi & Mobilisasi

1. Banyaknya Koalisi Baru
Sejak pertengahan 2024, peta politik Indonesia mulai berubah dengan terbentuknya koalisi-koalisi baru yang menandai pergeseran aliansi antarpartai. Beberapa partai besar memilih membentuk blok tersendiri, sementara partai menengah mencoba membangun “poros alternatif” untuk melawan dominasi partai lama.

2. Munculnya Tokoh Muda dan Independen
Figur-figur baru dari kalangan muda, profesional, hingga selebriti mulai muncul sebagai bakal calon legislatif dan kepala daerah. Fenomena ini menandakan semakin terbukanya ruang demokrasi, namun juga menantang sistem politik tradisional yang login raja zeus masih didominasi oleh elite lama.

3. Polarisasi Sosial-Politik
Isu-isu identitas dan ideologi kembali mengemuka di media sosial, memecah publik ke dalam “ruang gema” yang saling bertentangan. Polarisasi ini, jika tidak diantisipasi, berpotensi melemahkan kohesi sosial dan memperburuk kualitas diskursus publik menjelang pemilu.

🧨 Ancaman Disinformasi: Mesin yang Senyap tapi Mematikan

Disinformasi politik bukan hal baru, namun skalanya semakin besar dan sistematis. Teknologi seperti AI generatif, bot media sosial, dan deepfake digunakan untuk menyebarkan narasi yang bias, menjatuhkan lawan politik, dan mempengaruhi persepsi publik.

Beberapa bentuk disinformasi yang kerap muncul:

• Hoaks tentang kandidat: isu agama, ras, atau skandal pribadi yang tidak berdasar.

• Manipulasi data survei: menyebarkan hasil survei palsu untuk memengaruhi psikologi pemilih.

• Konten editan: video atau foto palsu yang disebar untuk menciptakan ilusi seolah benar.

• Akun palsu & bot: digunakan untuk mengarahkan opini publik dan memperkuat narasi tertentu secara masif.

Menurut laporan LSM digital Indonesia, lebih dari 40% hoaks politik yang tersebar di 2024–2025 berasal dari grup WhatsApp dan Telegram, menjadikannya platform paling rawan untuk disinformasi tertutup.

🧠 Dampak Disinformasi terhadap Demokrasi

Disinformasi bukan hanya soal informasi yang salah, tetapi mengganggu proses demokrasi yang sehat:

• Menurunkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu)

• Membingungkan pemilih tentang visi-misi dan integritas kandidat

• Meningkatkan potensi konflik sosial

• Menjadikan pemilu sebagai ajang adu fitnah, bukan adu gagasan

Kondisi ini bisa mengarah pada krisis legitimasi hasil pemilu, terutama jika hasilnya diperdebatkan atau tidak diterima oleh sebagian masyarakat.

🛡️ Upaya Mitigasi: Siapa Bertanggung Jawab?

Menghadapi ancaman ini, berbagai pihak dituntut berperan aktif:

1. Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu

• Menguatkan sistem keamanan siber dan deteksi konten palsu

• Edukasi publik melalui kanal resmi dan kolaborasi dengan komunitas

• Transparansi dalam setiap tahapan pemilu

2. Media dan Jurnalis

• Verifikasi data secara ketat sebelum publikasi

• Mendorong jurnalisme investigatif untuk membongkar mesin disinformasi

• Menjadi penjaga etika dalam menyampaikan informasi politik

3. Masyarakat dan Pemilih

• Menjadi pemilih yang kritis dan cerdas digital

• Tidak langsung menyebarkan konten yang belum terverifikasi

• Menggunakan platform pemeriksa fakta (fact-checking)

4. Platform Digital

• Mendeteksi dan menindak akun bot atau kampanye berbayar yang menyesatkan

• Menyaring konten yang mengandung hoaks politik

• Bekerja sama dengan lembaga independen untuk memantau kampanye daring

📣 Menuju Demokrasi Berkualitas

Pemilu 2025 adalah ujian besar bagi kematangan demokrasi Indonesia. Dalam masyarakat yang semakin digital, tantangan bukan hanya pada kualitas kandidat atau proses kampanye, tetapi juga kemampuan publik untuk memilah mana informasi yang sahih dan mana yang manipulatif.

Kemenangan demokrasi bukan hanya soal siapa yang terpilih, tapi bagaimana proses pemilihan itu dijalankan dengan adil, transparan, dan beradab.

BACA JUGA: Ketahanan Nasional: Fokus Pemerintah 2025

Pendahuluan

Ketahanan nasional merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks—mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga kemajuan teknologi yang pesat—pemerintah Indonesia pada tahun 2025 menetapkan ketahanan nasional sebagai fokus utama dalam agenda pembangunan dan kebijakan strategis nasional.

Ketahanan nasional bukan hanya tentang pertahanan militer, melainkan mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan digital. Pemerintah menyadari bahwa hanya dengan ketahanan yang kokoh di semua lini, Indonesia bisa menjamin stabilitas, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa di masa depan.

1. Ketahanan Ekonomi: Fondasi Kemandirian Bangsa

Pada 2025, fokus utama pemerintah dalam ketahanan ekonomi diarahkan pada:

• Peningkatan produktivitas sektor UMKM dan pertanian.

• Kemandirian energi dan pangan.

• Digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan.

Langkah-langkah seperti mendorong investasi dalam energi terbarukan, memperkuat cadangan pangan strategis, serta memperluas akses UMKM ke teknologi menjadi prioritas utama. Pemerintah juga membentuk Pusat Stabilitas Ekonomi Nasional untuk mengantisipasi gejolak global seperti krisis pangan atau gangguan pasokan energi.

2. Ketahanan Sosial: Menguatkan Jaringan Solidaritas Warga

Dalam konteks sosial, ketahanan nasional 2025 ditujukan untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap konflik sosial, intoleransi, serta ketimpangan sosial. Program-program prioritas antara lain:

• Pendidikan karakter dan toleransi sejak usia dini.

• Penguatan sistem jaminan sosial berbasis digital.

• Revitalisasi peran tokoh adat dan pemuka agama.

Melalui pendekatan komunitas, pemerintah berupaya membentuk masyarakat inklusif yang mampu menangkal pengaruh ideologi radikal dan perpecahan sosial.

3. Ketahanan Politik dan Pemerintahan: Stabilitas Demokrasi

Stabilitas politik merupakan tulang punggung dari ketahanan nasional. Pemerintah 2025 mengedepankan:

• Peningkatan integritas penyelenggara negara.

• Modernisasi sistem pemilu dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

• Keterlibatan publik melalui e-partisipasi.

Pemerintah juga memperkuat sistem deteksi dini konflik politik di daerah, serta memperluas ruang dialog antar kelompok masyarakat untuk mencegah polarisasi.

4. Ketahanan Budaya: Menjaga Identitas Bangsa

Indonesia yang majemuk membutuhkan perlindungan terhadap warisan budaya sebagai identitas dan daya saing bangsa. Upaya yang dilakukan pemerintah pada 2025 antara lain:

• Digitalisasi dan pengarsipan budaya daerah.

• Pemberdayaan komunitas seni lokal.

• Integrasi nilai budaya dalam kurikulum pendidikan nasional.

Program “Satu Desa, Satu Warisan Budaya” juga diluncurkan untuk rajazeus link alternatif menguatkan kebanggaan dan keterikatan masyarakat terhadap budaya lokal.

5. Ketahanan Informasi dan Siber: Menjaga Ruang Digital Nasional

Di era transformasi digital, pemerintah menempatkan keamanan siber dan ketahanan informasi sebagai prioritas strategis. Fokusnya mencakup:

• Pembangunan pusat keamanan siber nasional (National Cyber Defense Center).

• Peningkatan literasi digital masyarakat.

• Penguatan sistem sensor informasi hoaks dan propaganda asing.

Melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, pemerintah membangun sistem pertahanan siber terpadu untuk menjaga kedaulatan digital bangsa.

6. Ketahanan Lingkungan: Antisipasi Krisis Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi ketahanan nasional. Pemerintah 2025 menargetkan:

• Penguatan infrastruktur hijau dan ketahanan bencana.

• Transisi menuju energi bersih dan rendah emisi.

• Restorasi hutan dan ekosistem pesisir.

Strategi ketahanan lingkungan tidak hanya berdampak pada sektor kehutanan dan energi, tetapi juga pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat jangka panjang.

BACA JUGA: Penetapan 1 Syawal oleh Pemerintah: Proses Metode Signifikansi