Argentina, sebagai salah satu negara terbesar di Amerika rajazeus link Selatan, memiliki sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan prinsip trias politica: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak transisi dari rezim militer menuju demokrasi pada tahun 1983, Argentina mengalami berbagai pasang surut dalam sistem pemerintahannya. Meski demokrasi telah mengakar, berbagai tantangan seperti korupsi, inflasi, dan polarisasi politik masih membayangi kinerja pemerintahan.
Artikel ini akan mengulas secara lengkap bagaimana struktur pemerintahan Argentina bekerja, siapa saja aktor utama di dalamnya, serta bagaimana kebijakan-kebijakan nasional dijalankan dan tantangan apa saja yang mereka hadapi di masa kini.
Struktur Pemerintahan Argentina
Argentina menganut sistem republik federal demokratis, yang berarti kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan 23 provinsi serta satu distrik ibu kota (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Konstitusi Argentina yang disahkan pada tahun 1853 (dan diamandemen beberapa kali, terakhir pada 1994) menjadi dasar hukum utama yang mengatur kehidupan kenegaraan.
Pemerintah pusat terdiri dari tiga kekuasaan utama:
1. Kekuasaan Eksekutif
Dipimpin oleh Presiden yang berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Argentina dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali satu kali secara berturut-turut.
Presiden memiliki kekuasaan yang cukup luas, termasuk mengangkat menteri, menetapkan kebijakan luar negeri, menjalankan anggaran, dan memveto undang-undang yang disahkan parlemen. Presiden juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Contoh Presiden yang paling terkenal adalah Juan Domingo Perón, yang memimpin dalam tiga periode terpisah, dan Cristina Fernández de Kirchner, yang kemudian menjadi Wakil Presiden di bawah pemerintahan Alberto Fernández (2019–2023).
2. Kekuasaan Legislatif
Legislatif di Argentina berbentuk bikameral, terdiri dari:
-
Senado (Senat): 72 anggota, masing-masing provinsi diwakili oleh tiga senator.
-
Cámara de Diputados (Dewan Deputi): 257 anggota yang dipilih secara proporsional berdasarkan populasi provinsi.
Kedua kamar ini membahas dan menyetujui undang-undang, mengawasi kekuasaan eksekutif, serta memiliki kekuasaan untuk mengesahkan anggaran nasional.
3. Kekuasaan Yudikatif
Lembaga yudikatif di Argentina dipimpin oleh Mahkamah Agung (Corte Suprema de Justicia) yang terdiri dari lima hakim. Hakim-hakim ini diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Lembaga yudikatif berperan dalam menafsirkan hukum, mengadili perkara konstitusional, dan menjaga supremasi hukum.
Pemerintah Daerah dan Otonomi Provinsi
Sebagai negara federal, setiap provinsi di Argentina memiliki konstitusi sendiri, gubernur, legislatif, dan kekuasaan yudikatif masing-masing. Provinsi juga memiliki hak otonomi dalam pendidikan, kesehatan, keamanan lokal, dan pengelolaan sumber daya.
Ibu kota Buenos Aires memiliki status khusus sebagai distrik otonom dan memiliki walikota serta legislatif lokal yang dipilih secara langsung. Kota ini juga merupakan pusat kekuasaan nasional dan ekonomi Argentina.
Partai Politik dan Sistem Pemilu
Argentina memiliki sistem multipartai yang sangat aktif, namun kekuasaan biasanya didominasi oleh dua kelompok besar:
-
Peronisme, yang berakar dari ajaran Juan Perón, kini terwakili dalam koalisi-koalisi seperti Frente de Todos.
-
Koalisi tengah-kanan, seperti Juntos por el Cambio, yang mengusung kebijakan liberal dalam ekonomi dan pemerintahan terbuka.
Pemilihan umum di Argentina sangat partisipatif, dan pemilu presiden menggunakan sistem dua putaran (run-off) jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas mutlak pada putaran pertama.
Peran Presiden dan Dinamika Pemerintahan
Dalam sistem Argentina, presiden memiliki peran sangat sentral, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kuat di antara negara-negara demokrasi. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk kemampuan mengatur melalui dekrit (Decretos de Necesidad y Urgencia), yang sering digunakan dalam situasi darurat ekonomi.
Namun, sistem ini juga mengandung risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah politik Argentina, ada banyak kasus ketegangan antara presiden dan lembaga legislatif, serta upaya sentralisasi kekuasaan.
Tantangan Utama Pemerintahan Argentina
1. Krisis Ekonomi dan Inflasi
Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah Argentina adalah stabilitas ekonomi. Negara ini sering mengalami hiperinflasi, utang luar negeri yang tinggi, dan fluktuasi nilai mata uang. Kebijakan fiskal dan moneter sering menjadi topik perdebatan politik nasional.
2. Korupsi dan Ketidakpercayaan Publik
Korupsi menjadi isu yang membayangi banyak pemerintahan Argentina. Sejumlah tokoh politik terkenal, termasuk mantan presiden, pernah menghadapi tuduhan korupsi. Hal ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
3. Polarisasi Politik
Argentina mengalami polarisasi ideologis yang tajam, terutama antara kubu kiri (populis) dan kanan (neoliberal). Polarisasi ini mempersulit kompromi di parlemen dan memperlambat reformasi penting, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan kesehatan.
4. Ketimpangan Sosial dan Regional
Meski kaya sumber daya alam, Argentina menghadapi ketimpangan pembangunan antara wilayah utara yang lebih miskin dan wilayah selatan atau metropolitan yang lebih makmur. Pemerintah pusat sering dituntut untuk memperhatikan keadilan fiskal dan distribusi anggaran.
Kesimpulan: Masa Depan Pemerintahan Argentina
BACA JUGA: Pemilu 2025: Dinamika Politik dan Ancaman Disinformasi
Pemerintahan Argentina adalah sistem yang kompleks, penuh sejarah, dan terus berkembang di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang tidak ringan. Dengan sistem demokrasi yang relatif mapan dan partisipasi politik yang tinggi, Argentina memiliki potensi untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Namun, untuk mencapainya, dibutuhkan reformasi yang berani, transparansi pemerintahan, serta komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan supremasi hukum. Masa depan Argentina sangat bergantung pada bagaimana pemerintahannya merespons dinamika zaman dengan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.