Syarat Label pada Kemasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga

BPD Mulyasari (Karawang) – Anda pelaku usaha sektor Makanan Industri Rumah Tangga? Bila iya, artikel ini mungkin bisa membantu Anda terkait pembuatan kemasan makanan yang baik.

Kita sering melihat banyak sekali di luar sana produk makanan yang hanya ada nama produknya saja, atau ada nomor PIRT-nya saja, atau bahkan ada juga produk makanan yang polos, tanpa nama tanpa kelengkapan apa pun.

Sebenarnya, seperti apa sih syarat kemasan produk makanan itu? Aturan mengenai pengemasan makanan dalam Industri Rumah Tangga, dijelaskan secara detail dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Syarat Kemasan/Label Produk Pangan/Makanan

http://www.bpdmulyasari.com/

Kata siapa sih label kemasan ini wajib? Hal ini sudah diatur dalam regulasi di atas, tepatnya pada pasal 2 yaitu Pemberian label pada kemasan itu sifatnya wajib (pasal 2) dan label tersebut harus mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah rusak/luntur, dan tidak mudah lepas.

Lalu, apa saja yang harus tertera dalam label produk pangan? Berikut ini kami telah merangkum beberapa syarat wajib yang tertera dalam label pangan, antara lain sebagai berikut:

1. Nama produk 
2. Komposisi/Bahan baku 
3. Berat bersih/Isi bersih 
4. Nama dan alamat produsen 
5. Waktu Kedaluwarsa 
6. Kode produksi 
7. Izin PIRT 
8. Halal

Jadi, setiap label pada kemasa pangan wajib memenuhi delapan persyaratan di atas. Sekarang kita bahas satu per satu dari masing-masing rincian di atas.

Nama Produk

Nama produk harus menunjukkan sifat atau keadaan yang sebenarnya dari produk tersebut. Secara sederhana misalnya produk pangan berupa ranginang harus diberi nama yang sesuai misalnya, Ranginang Ocim. Jangan sampai produknya berupa ranginang tapi diberi nama rangining.

Komposisi/Bahan Baku

Komposisi merupakan keterangan dari bahan baku yang digunakan dalam produk pangan tersebut. Penulisan bahan baku pada label harus diurutkan, dimulai berdasarkan jumlah baku yang terbanyak. Misalnya ranginang, komposisinya terdiri dari beras ketan, terasi, garam.

Berat Bersih/Netto

Berat bersih merupakan berat produk pangan tanpa menyertakan berat kemasan, bila produknya berupa pangan cair maka ditulis dalam matriks mili liter, bila berupa pangan padat dalam matiks gram atau kilo gram. 

Berat bersih produk harus akurat, atau lebih dari berat dari berat produk sebenarnya atau jangan sampai berat produknya kurang 10% dari berat produk yang dicantumkan karena hal ini dapat dianggap sebagai penipuan.

Nama dan Alamat Produsen

Mau tidak mau Anda harus mencantumkan nama dan alamat pembuat produk itu, akan tetapi dalam hal ini tidak perlu berupa alamat lengkap, biasanya hanya berupa nama produsen, nama kota dan nama Negara. Misalnya PT Pangan Desa – Karawang, Indonesia.

Kedaluwarsa

Kedaluwarsa merupakan keterangan yang berisi informasi kapan produk pangan itu tidak lagi layak untuk dikonsumsi, untuk pangan yang masa pakainya kurang dari 3 bulan harus disertai keterangan “Baik Digunakan Sebelum”. Contoh: Baik Digunakan Sebelum 30 Agustus 2024.

Seberapa lama produk pangan dianggap aman untuk dikonsumsi? Sampai saat ini tidak ada lembaga khusus yang memberikan layanan mengenai kedaluwarsa ini. Artinya Anda harus menentukan sendiri seberapa lama produk pangan Anda bisa aman untuk dikonsumsi. Bagaimana caranya? Dilakukan dengan cara menyimpan produk Anda sendiri dan mengamatinya secara langsung setiap hari. Bila terjadi penjamuran, perubahan rasa, warna atau bentuk berarti pada saat itu produk Anda tidak lagi aman untuk dikonsumsi.

Kode Produksi

Kode produksi berisi keterangan mengenai riwayat produksi yang bersangkutan. Kode Produksi ini dibuat sesuai kehendak produsen, digunakan misalnya jika suatu saat terjadi keracunan pangan oleh produk A, maka tidak semua produk A itu ditarik dari pasar akan tetapi hanya Produk A dengan kode produksi tertentu saja yang ditarik dari pasar (terutama kode produksi yang terbukti meracuni konsumen).

Izin PIRT

Semua produk pangan wajib mendapatkan izin PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing Kabupaten. Pengurusan izin PIRT ini gratis loh, tinggal daftar ke Dinkes tempat Anda berada.

Izin Halal

Pengurusan halal dilakukan melalui BPOM MUI di daerah Anda masing-masing.

Nah, semua syarat di atas harus dipenuhi, dan sebenarnya semuanya itu menguntungkan Anda selaku produsen pangan. Dengan mencantumkan label pangan yang baik, produk Anda memiliki potensi lebih besar untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Oh iya satu lagi, jangan memberikan informasi bahwa produk pangan Anda (makanan/minuman) dapat memberikan efek penyembuhan atau dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Hal tersebut termasuk ke dalam pemberian informasi yang menyesatkan. Bila Anda merasa bahwa produk pangan Anda memiliki khasiat/manfaat penyembuhan maka Anda harus mengurus izinnya ke BPOM bukan Dinas Kesehatan. (Redaksi BPD / Sumber gambar: ulinea)