Dasar Hukum atas Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

BPD Mulyasari (Karawang) – Berbahagialah semua masyarakat desa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apanya  yang membuat bahagia?

Apakah karena dana desa yang digelontorkan langsung atau angkanya yang sangat besar? Ini termasuk salah satu alasan keberbahagiaan di atas. Akan tetapi ada kebahagiaan lain yang perlu dijaga, dan  nilainya tidak dapat ditukarkan dengan rupiah sebesar apa pun.

Apakah itu? Yakni hadirnya demokrasi di tingkat desa, hadirnya keterbukaan dan partisipasi langsung oleh masyarakat dalam membangun desanya sendiri. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya.

Jangankan masyarakat desa, Pemerintah Desanya sendiri pada zaman Orde Baru misalnya tak lebih dari sekedar objek pembangunan belaka. Di mana segala kebijakan-kebijakannya mesti satu warna, di mana segala bentuk suara ditenggelamkan dan keterbukaan tak pernah dirasakan.

Peran Masyarakatdalam Pembangunan Desa

Meskipun Undang-Undang Desa telah memberikan payung hukum kepada masyarakat untuk bisa terlibat secara langsung dalam membangun desanya, tetap saja secara teknis kebahagiaan ini belum terwujud sepenuhnya.

Masyarakat desa masih berjarak dari harapan Undang-Undang Desa yang mengamanatkan masyarakat untuk bisa lebih berpartisipasi dalam membangun desanya. Atau dengan kata lain, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam membangun desanya.

Payung Hukum Partisipasi Masyarakat

Dasar hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat desa untuk bisa terlibat dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dijamin dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang dibunyikan dalam beberapa pasal sebagai berikut.

Pasal 80 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Berdasarkan regulasi di atas, masyarakat desa memiliki ruang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi, bahkan dimulai sejak dari perencanaan pembangunan desa. Karena pada akhirnya UU Desa mengamanatkan agar segala kebijakan pembangunan desa itu dari oleh untuk masyarakat desa.

Pasal 81 (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

Dalam pasal di atas, cukup jelas bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat desa juga memiliki ruang untuk berpartisipasi.

Pasal 82 (1) masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. (2) masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Atas dasar hukum di atas, kiranya cukup menjelaskan mengenai dasar hukum dari partisipasi masyarakat dalam membangun desanya.

Tingkat partisipasi masyarakat desa ini tentu bisa semakin ditingkatkan dengan adanya kesinergisan Pemerintah Desa dengan semua lembaga desa dan semua elemen masyarakat desa. Mari kita ikut berpartisipasi, mari bersuara, mari jaga demokrasi ini agar tetap berdiri. (Sumber gambar: Bastamnography)